Analisis Jurnal Kedudukan Asas Efisiensi Pungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia Dengan Menggunakan Analisa Ekonomi

sumber gb : internet

    Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat, yang memiliki tujuan dalam menjalankan pemerintahannya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan negara tersebut diperlukan sebuah upaya pemerintah, salah satu upaya yaitu dengan mengandalkan pendapatan negara. Tanpa adanya pendapatan, seseorang atau organisasi bahkan negara sekalipun tidak mampu menjalankan kehidupannya dengan optimal khususnya dalam pembangunan Nasional

    Yang dibahas dalam jurnal ini adalah asas efisiensi pungutan pajak. Perpajakan sendiri apabila dipandang dari segi ekonomi memiliki beberapa asas menurut para ahli ekonomi, antara lain:

Adam Smith

·         Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

·         Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

·         Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

·         Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

W.J. Langen

·         Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

·         Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

·         Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

·         Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

·         Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Adolf Wagner

·         Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

·         Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

·         Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

·         Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

·         Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

    Sedangkan dalam jurnal ini hanya dibahas dalam sudut pandang equality (kesamaan). Yakni memang benar, warna negara yang sudah berpenghasilan atau bahkan hanya menikmati fasilitas negara dapat dikenakan pajak. Namun, pengenaan biaya ini sesuai dengan kemampuan dari yang bersangkutan. Memang benar, perlakuan yang didapat pun berbeda.

    Hukum acara perpajakan memiliki prosedur dalam pelaksanaanya, antara lain pemenuhan kewajiban perpajakan, penyelesaian sengketa pajak, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa. Penerapan asas efisiensi dalam hukum acara perpajakan ysng dibawakan dalam jurnal ini didefinisikan sebagai asas menghendaki bahwa pungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, agar biaya pungutan pajak tidak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, yang mana ini merupakan dari prinsip ekonomi. Pada intinya biaya dalam hukum acara pajak dilaksanakan dengan sehemat mungkin. Agar tidak ada pemborosan, karena semakin banyaknya kasus penuntutan tindak pidana pajak, jika dalam penangannya menggunakan biaya, maka harus di-manage seiirit mungkin supaya tidak terjadi pengeluaran yang berlebih. Dan perlu diingat bahwa pungutan pajak untuk masyarakat berdasar kemampuan masyarakat itu sendiri

untuk melihat jurnal Kedudukan Asas Efisiensi Pungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia. klik disini

BACA JUGA

nurul - Analisa segi politik

sukma - Analisa segi sosiologis

novian - Analisa segi yuridis

amalia - Analisa segi filosofis

Subscribe to receive free email updates: